JAKARTA — Aliansi Praktisi Human Capital BUMN Seluruh Indonesia (AHBINDO) menilai isu rekrutmen yang menjadi perbincangan publik terkait penunjukan Sdri. Femita Putri di lingkungan Danantara Asset Management merupakan gambaran nyata dari belum maksimalnya penerapan prosedur background check secara menyeluruh di lembaga atau entitas pengelola aset milik negara.
Menurut AHBINDO, masuknya kandidat yang memiliki rekam jejak digital bermasalah hingga memicu sorotan publik menjadi indikasi kuat adanya celah dalam sistem penyaringan SDM (talent acquisition) di tingkat entitas strategis publik.Kebocoran Etika dan Rekam Jejak Digital
Perwakilan AHBINDO menegaskan bahwa dalam industri keuangan maupun pengelolaan aset publik, kriteria penyeleksian personel tidak boleh hanya mengandalkan kelengkapan administrasi atau daftar riwayat hidup di atas kertas semata.
“Pentingnya background check yang mendalam dan komprehensif tidak bisa ditawar, terutama untuk posisi strategis yang mengelola talent dan budaya organisasi. Kasus Saudari Femita Putri di Danantara adalah salah satu contoh nyata gagalnya proses background check dan digital footprint audit secara menyeluruh,” ungkap perwakilan AHBINDO dalam keterangannya.
Sorotan masyarakat terkait indikasi gagalnya verifikasi ini ramai dibahas di media sosial, salah satunya sebagaimana dirangkum dalam unggahan Threads ini. AHBINDO menyoroti rekam jejak digital kandidat yang sebelumnya sempat mengunggah pernyataan sensitif di media sosial mengenai besaran penawaran gaji (job offer) serta perbandingan kompensasi. Menurut AHBINDO, tindakan tersebut menunjukkan potensi pelanggaran asas kerahasiaan (confidentiality) dan kode etika dasar praktisi Human Capital.
“Seorang praktisi HC memegang data-data paling rahasia dalam perusahaan, mulai dari kompensasi hingga rekam medis karyawan. Ketika rekam jejak digital menunjukkan adanya kelonggaran dalam menjaga kerahasiaan tersebut di masa lalu, seharusnya sistem verifikasi rekrutmen dapat menangkap hal itu sebagai sinyal bahaya (red flag),” lanjut AHBINDO.Alarm Bagi Tata Kelola Rekrutmen Lembaga Pemerintah
Menurut penilaian AHBINDO, sorotan masyarakat di media sosial mengenai riwayat kerja dan etika profesi yang bersangkutan bukan sekadar dinamika warganet, melainkan cermin hilangnya kepercayaan publik (public trust) terhadap sistem seleksi di lembaga publik.
“Jika lembaga sekelas Danantara—yang memikul tanggung jawab besar dalam pengelolaan aset strategis negara—bisa meloloskan kandidat dengan rekam jejak etika yang dipertanyakan publik, maka kita patut mempertanyakan bagaimana standar reference check dan screening yang mereka jalankan?” tegas AHBINDO.Rekomendasi AHBINDO untuk Pembenahan Sistemik
Sebagai wadah praktisi HC di lingkungan BUMN, AHBINDO mendorong pemerintah dan jajaran manajemen institusi strategis untuk segera melakukan evaluasi dan pembenahan prosedur seleksi:
- Wajibkan Comprehensive Digital Footprint Audit: Proses verifikasi rekrutmen harus mencakup penelusuran rekam jejak digital secara profesional untuk menilai integritas dan kepatuhan kandidat terhadap etika profesi.
- Penerapan Cross-Company Reference Check: Lakukan konfirmasi silang secara mendalam ke perusahaan-perusahaan tempat kandidat pernah bekerja sebelumnya guna memastikan tidak ada riwayat pelanggaran kerahasiaan atau konflik etika.
- Penegakan Asas Meritokrasi dan Transparansi: Perekrutan di lembaga negara dan BUMN harus terbebas dari jalur tidak resmi (privilege) serta wajib memenuhi standar kelayakan (fit and proper test) yang akuntabel.
“Kami berharap peristiwa ini dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh BUMN dan lembaga pemerintah. Pintu masuk organisasi adalah proses rekrutmen; jika verifikasi di awal saja gagal, maka risiko tata kelola di kemudian hari akan jauh lebih besar,” tutup AHBINDO.
Sumber/Siaran Pers: Aliansi Praktisi HC BUMN Seluruh Indonesia (www.ahbindo.org)
